JAMBI – Kerapatan Adat Suku Anak Dalam (SAD) Wilayah Bukit 12 Provinsi Jambi secara resmi didirikan. Ketua Prakarsa Madani Jambi, Budi Setiawan mengungkapkan bahwa warga Suku Anak Dalam yang secara turun-temurun melangsungkan kehidupan di wilayah Bukit Duabelas, yang hidup secara berkelompok tersebar di tiga wilayah sungai yaitu Sungai air Hitam, Sungai Serengam/Kejasung, dan Sungai Makekal, dan menjalin hubungan dengan masyarakat desa yang menjadi bagian dari wilayah bermukim dan pengembaraan SAD.
“Maka SAD menyadari perlunya berhimpun dalam satu wadah yang bisa menjembatani proses komunikasi dalam menyelesaikan masalah yang SAD hadapi, bersama atas keberadaan SAD yang telah mengalami banyak perubahan,” kata Budi Setiawan membacakan deklarasi Pendirian Kerapatan Adat SAD Wilayah Bukit 12 Provinsi Jambi, Kamis (5/12) lalu.
Dikatakannya, banyaknya pihak-pihak yang bertujuan membantu SAD, dalam meraih perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik dengan prinsip berkeadilan, SAD pun memandang perlunya satu mekanisme yang dapat mendorong upaya dan menyatukan diri sebagai satu komunitas adat yang terorganisir sebagaimana layaknya sebagai satu masyarakat yang memiliki tatanan kepengurusan hidup dan sistem kepemimpinan yang memang sudah berlangsung dalam kehidupan SAD.
“Untuk itu, SAD yang berkumpul pada hari ini, dengan segenap kesungguhan hati menyatakan bahwa warga SAD yang hidup di wilayah Bukit 12 dan yang telah bermukim di sekitar wilayah Bukit 12, berhimpun dalam satu wadah Kerapatan Adat SAD di Wilayah Bukit 12 dan tunduk dalam pengaturan adat dan peraturan negara yang berlaku, serta menghormati kepemimpinan yang ada di wilayah dimana SAD bermukim yang dalam hal ini pemerintahan formal, pengelola Taman Nasional Bukit 12, dan lembaga adat Melayu Jambi,” urainya.
Menurutnya, SAD pun menyatakan siap berkoordinasi dan bekerjasama dengan para pihak yang bertujuan mendorong dan membantu kami dalam mewujudkan mimpi perubahan yang kami cita-citakan. Atas prakarsa pendirian Kerapatan Adat SAD Wilayah Bukit 12, dipandang perlu untuk ditindaklanjuti beberapa hal terkait sebagai berikut, Para pihak diminta untuk membantu mensosialisasikan keberadaan Kerapatan Adat SAD Wilayah 12 ke berbagai pihak, perlunya aspek legalitas dan pengakuan terhadap keberadaan Kerapatan Adat SAD Wilayah Bukit 12 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Memberikan mandat kepada yang ditunjuk, untuk membantu perolehan legalitas dan pengakuan keberadaan Kerapatan Adat SAD Wilayah Bukit 12, dan dalam waktu dekat, Kerapatan Adat SAD Wilayah Bukit 12 ditugaskan untuk mempersiapkan pelaksanaan musyawarah pertama, untuk membahas unsur-unsur kelengkapan organisasi Kerapatan adat SAD Wilayah Bukit 12,” tandasnya.

Sabtu 26 Oktober 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Sinergitas Penerapan Hukum Adat Dan Hukum Formal. Rapat ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Air Hitam, Desa Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Rapat ini dihadiri Muspika (Camat, Kapolsek, Danramil, LAM Kecamatan), Unsur Pimpinan Desa Lubuk Kepayang, Unsur Pimpinan Desa Jernih, Unsur Pimpinan Desa Lubuk Jering, Unsur Pimpinan Desa Pematang Kabau, Unsur Pimpinan Desa Bukit Suban, Unsur Dunia Usaha terdiri dari PT. SAL, PT BKS, PT PKM Penghulu SAD ketemenggungan Kecamatan Air Hitam, Jenang, Tokoh Masyarakat SAD, dan Yayasan Prakarsa Madani Jambi (YPMJ) selaku Sekretariat Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam yang menjadi fasilitator musyawarah tersebut.
Rapat ini adalah tindaklanjut dari musyawarah adat penguatan hukum adat lamo pusako usang suku anak dalam yang telah dilaksanakan pada 21 September 2024 pada level tapak yang menghasilkan 21 point kesepakatan bersama mengenai penguatan adat Suku Anak Dalam. Rapat ini merupakan proses kesepakatan sinergitas penerapan hukum adat dan hukum formal serta mekanismenya.
Tujuan rapat ini dilaksanakan untuk menguatkan keberadaan struktur adat (penghulu) dan penegakan hukum adat maupun hukum formal suku anak dalam, hal ini perlu untuk dilakukan dikarenakan belum adanya pengakuan secara formal keberadaan penghulu adat serta hukum adat SAD sehingga dengan diakui dan diperkuatnya hukum adat yang dimiliki oleh SAD dengan mensinergikan dengan hukum formal hukum adat yang dimiliki oleh SAD dapat ditegakan dan dapat menjadi alat pengendalian sosial sebagaimana mestinya hukum itu berfungsi. Fenomena tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum SAD cukup marak terjadi dimana hal ini dapat menjadi potensi konflik baik itu horizontal maupun vertikal maka dari itu tegaknya hukum adat dan hukum formal serta terbentuknya mekanisme penegakannya menjadi penting untuk dilakukan.
Budi setiawan (Ketua Badan Pengurus YPMJ) menyampaikan terkait dengan permasalahan yang marak terjadi dan bukan lagi menjadi rahasia yaitu terjadinya pencurian buah kelapa sawit di kebun-kebun perusahaan oleh oknum SAD, selanjutnya ia menambahkan bahwasanya hal ini dapat menjadi citra yang buruk bagi SAD padahal hal ini tidak dilakukan oleh seluruh SAD namun hanya beberapa oknum maka dari itu penegakan hukum adat serta hukum formal sudah harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Hayatullah (Kepala Desa Lubuk Kepayang) dimana ia menyampaikan terkait hukum adat harus di tegakan oleh SAD karena SAD dan desa memiliki hukum adat yang berbeda jika langsung menggunakan hukum adat desa maka akan sulit namun jika hal-hal yang dilakukan itu berkaitan dengan tindakan kriminalitas maka hukum formal sudah harus dapat di tegakan. Made Yaso (Kapolsek Air Hitam) Memberikan pandangan bahwa proses penegakan hukum harus tetap dilaksanakan pada setiap warga Negara yang memiliki Identitas Kependudukan, terdapat metode penegakan yang akan dikedepankan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan SAD yaitu dengan restorative justice. Ahran Gibran (Ketua LAM Desa Jernih) menyampaikan dukungannya terkait sinergitas Hukum Adat SAD dan hukum formal dalam penegakan hukum saat terjadinya pelanggaran oleh warga masyarakat SAD diperlukan dukungan dan peran para penghulu SAD dalam penegakan hukum bagi warganya.
Dari rapat yang dilakukan menghasilkan enam poin kesepakatan dimana para peserta rapat menyepakati untuk menguatkan keberadaan hukum adat serta penghulu SAD dalam penanganan permasalahan sosial, keamanan dan ketertiban sosial, selain itu disepakati pula bahwa penghulu adat SAD di akui secara formal oleh Pemerintah Desa, Kabupaten, Maupun Provinsi. Dalam rangka penegakan hukum di sepakati mekanisme dalam penegakan hukum adat dan hukum formal sebagai berikut:
1. Menjalankan mekanisme dalam penegakan hukum adat yang telah disepakati sebagai berikut:
a. Penjatuhan sanksi Hukum Adat Tahap Pertama, Kedua dan Ketiga diputuskan oleh Depati Jika tidak dipatuhi permasalahan akan dinaikan ke Temenggung dan Tengganai, Apabila tidak mematuhi putusan penghulu permasalahan dinaikan kepada Jenang, segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh jenang tidak bisa diganggu gugat.
b. Apabila sanksi adat telah dijatuhkan berdasarkan point (a) di atas dan tidak dipatuhi, Para Pemangku Adat Suku Anak Dalam menyerahkan sepenuhpenuhnya keputusan hukum kepada pihak yang berwenang.
2. Menjalankan mekanisme dalam penegakan hukum formal yang telah disepakati sebagai berikut:
a. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran dalam hal permasalahan sosial,
keamanan dan ketertiban sosial. Dilaksankan melalui permusyawaratan ditingkat Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Adat Desa dan Penghulu Suku Anak Dalam.
b. Apabila dalam permusyawaratan tidak tercapai kemufakatan dan/atau sanksi tidak dipatuhi, Pemerintah Desa, Lembaga Adat Desa dan Penghulu Suku Anak Dalam melaporkan kepada pihak Berwajib untuk diproses secara Hukum Formal.
3. Dalam proses penegakan hukum formal pada pihak berwajib diutamakan penerapan Restorative Justice (RJ), yaitu penanganan perkara tindak pidana yang berfokus dengan melibatkan para pihak, baik korban, pelaku, maupun pihak terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan atau semata-mata menghukum pelaku.

Kamis 16 februari 2023 Yayasan Prakarsa Madani Jambi melakukan kegiatan workshop dengan tema pembahasan agenda kerja Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam Provinsi Jambi di tingkat OPD Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin, yang mana acara workshop ini dilaksanakan di Hotell Golden Kabupaten Sarolangun, acara ini langsung dibuka secara resmi oleh Asisten III SETDA Kabupaten Sarolangun bapak Hazrian, SE.,M.Si. Dimana dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwasanya pemerintah Kabupaten Sarolangun siap untuk menyukseskan semua kegiatan yang berhubungan dengan Suku Anak Dalam, serta seluruh program yang disusun dapat dimasukan pada penganggar tahun 2024 dikarenakan untuk anggaran tahun ini sudah selesai.
Workshop ini dihadiri delapan OPD dilingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin dimana workshop tersebut dipandu langsung oleh ketua Yayasan Prakarsa Madani Jambi bapak Budi Setiawan, SP.,M.Si yang mana workshop tersebut terdiri dari dua sesi yang mana dalam wokshop tersebut menghasilkan beberapa point kesepakatan yang di tanda tangani dan disepakati oleh masing-masing perwakilan OPD yang hadir. Kesepakatan tersebut sebagai berikut:
REKOMENDASI PROGRAM WORKSHOP
1. DIPERLUKAN KERJASAMA ANTAR ANGGOTA UNTUK MEMBANGUN SINERGI KOORDINASI DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN SAD
2. DIPERLUKAN POLITICAL WILL (TUJUAN BERSAMA) PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGALOKASIAN DANA UNTUK PEMBERDAYAAN SAD
3. OPD MENYUSUN PROGRAM KEGIATAN SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI 050 TERKAIT SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN SAD.
4. KABUPATEN SAROLANGUN MEMPERCEPAT PEMBENTUKAN POKJA PENGELOLAAN KAMPUNG MADANI.
5. PROGRAM PENDIDIKAN SAD DIFOKUSKAN KEPADA PERUBAHAN POLA PIKIR PESERTA DIDIK.
6. PELAYANAN KESEHATAN SAD SAROLANGUN DAN MERANGIN YANG MELINTAS KE KABUPATEN BUNGO HARUS SEGERA DIKOORDINASIKAN OLEH ANGGOTA FORUM.
7. SINKRONISASI DATA DTKS (DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL) TINGKAT KABUPATEN DAN DATA TINGKAT NASIONAL.
Kesepakatan ini ditandatangani oleh:
1. BAPPEDA kabupaten sarolangun
2. Dinas sosial Kabupaten Sarolangun
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun
4. Dinas Keoendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin
6. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin
7. Dinas Perikanan Kabupaten Merangin
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
Selain menhasilkan 7 kesepakatan tersebut, workship yang diadakan juga menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yaitu pembuatan proposal program yang akan dibuat oleh masing-masing OPD yang hadir pada saat itu.

penulis: Oky Wardana. S.IP

Suku anak dalam merupakan kelompok masyarakat adat yang berada di pedalaman Sumatera tepat nya Daerah Sumatera Tengah dimana suku anak dalam sendiri tersebar di dua Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, dimana suku anak dalam sendiri dari zaman dahulu bertempat tinggal di dalam hutan suku anak dalam merupakan sebutan yang umum untuk menjuluki suku tersebut namun banyak sebutan-sebutan lain seperti anak dalam, sanak, orang kubu, anak suku dalam, orang rimba. sebutan kubu sendiri telah di tulis oleh Van Dongen seoarang pegawai Belanda pada tahun 1906 yang dalam laporannya Van Dongen menceritakan bahwasanya di Daerah Jambi ia bertemu dengan salah satu suku yang mereka hidup di dalam hutan dan melakukan transaksi menggunakan metode silent tread dengan warga desa karena mereka mengisolasi diri dan takut unutuk bertemu dengan orang luar dan Van Dongen mengasumsikan bahwa orang kubu sebagai manusia primitif. Setelah mendengar laporang yang di tulis oleh Van Dongen tersebut dua tahun kemudian seorang antriopolog Jerman Bernad Hagen melakukan perjalanan ke Daerah Sumatera untuk melakukan pengamatan terhadap orang kubu. Dari hasil pengamatanya Bernard Hagen menerbitkan buku Die Orang Kubu Auf Sumatera di dalam bukunya hagen cenderung memiliki pendapat yang sama dengan laporan yang di tulis oleh Van Dongen.
Konotasi yang melekat saat menyebut suku anak dalam yang akan langsung terlintas oleh masyarakat umum adalah jorok, mistis, bau, bodoh dan hal-hal negative lainya namun saat ini masyrakat suku anak dalam tidak dapat kita generalisir sama dimana pada tulisan Budi Setiawan mengategorikan suku anak dalam menjadi lima yaitu Kelompok tradisional, kelompok ini masih sangat kuat mempertahankan adat istiadat dan norma sosial nya, kelompok ini sangat jarang melakukan interaksi dengan dunia luar dan warga desa, lokasi pemukiman terletak jauh ditengah kawasan TNBD, sumber mata pencaharian sangat tergantung dengan berburu dan meramu. Kelompok tranisisi, kelompok ini sedang mengalami proses adaptasi dengan berbagai pengaruh dari luar, interaksi dengan masyarakat luar sangat intensif baik untuk keperluan ekonomi, sosial, dan politik, anggota rombong sebagian masih bermukim di dalam hutan, sudah mengenal barang sekunder seperti HP, motor, arloji, senjata rakit (kecepek), sumber matapencaharian berburu, meramu dan berkebun karet di hutan dan dipasarkan keluar, kepatuhan terhadap norma dan adat-istiadat sudah mulai longgar. Anggota rombong ada yang ingin menetap diluar dan ada juga yang menginginkan tetap hidup di hutan selamanya. Sebagian besar Orang Rimba di kawasan TNBD ada dalam kelompok ini. Kelompok pengembara, kelompok ini memilih tinggal di kebun-kebun sawit dan karet milik warga desa atau perusahaan, mobilitas berpindah-pindah tinggi, tidak memiliki lahan, tidak memiliki pekerjaan tetap, ada yang menjadi pengemis, masih berburu, potensi konflik dengan warga desa dan perusahaan cukup tinggi karena memungut berondolan dan mencari hasil kebun warga, komitmen kepada adat istiadat sudah longgar bahkan sudah mulai dilupakan, tidak memiliki akses terhadap hutan, tidak terdaftar secara administratif sebagai penduduk desa. Kelompok ini secara ekonomi, sosial dan budaya paling marjinal dari kelompok lainnya.
Kelompok bediom, kelompok ini sudah bertempat tinggal di luar kawasan hutan, sumber matapencaharian masih tergantung pada HHNK, sumber pendapatan diluar dari bekerja sebagai buruh harian membersihkan kebun warga desa dan perusahaan, kaum perempuan dan anak-anak mengumpulkan berondolan (buah sawit matang yang jatuh ke tanah), beberapa orang bekerja sebagai satpam.
di perusahaan sawit, sebagian besar kondisi ekonomi anggota sangat marjinal termasuk kelompok miskin karena tidak memiliki lahan kebun dan pekerjaan tetap. Sudah memeluk agama (Islam dan Kristen) Anggota rombong ada yang berpikir tetap bertahan diluar hutan, namun masih ada anggota yang berpikir akan balik kehutan bila kondisi ekonomi mereka semakin sulit, sebagian besar tinggal di lokasi perumahan dari program bantuan pemerintah. Kelompok bekampung, kelompok ini sudah menetap di desa, mulai membangun rumah sendiri, berkebun karet atau sawit, interaksi dengan warga desa baik walaupun masih ada steorotipe warga desa, sudah memakai adatistiadat melayu umumnya, telah memeluk agama, sudah terdaftar sebagai warga desa, kondisi ekonomi relatif mapan.
Dimana dapat kita lihat bahwasanya tidak semua suku anak dalam merupakan masyarakat yang tertinggal marjinal dan miskin dari pembagian lima golongan diatas terbukti dengan adanya pemuda-pemuda suku anak dalam yang sudah dapat mengenyam Pendidikan di perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi yang berada di Provinsi Jambi maupun di luar Jambi, selain sudah terdapatnya masyarakat suku anak dalam yang mendapatkan Pendidikan tinggi terdapt pula masyarakta suku anak dalam yang menjadi anggota POLRI maupun TNI dimana ini tentunya menjadi cita-cita banyak orang. Salain itu terdapat pula masyarakat suku anak dalam yang sudah memiliki kebun-kebun pribadi dan membuat usaha.
Meski terdapat masyarakat suku anak dalam yang telah berhasil bertarnsformasi secara social namun masih banyak juga warga suku anak dalam yang belum berhasil bertansformasi secara social diamana mereka telah keluar dan bersentuhan dengan dunia luar serta mengenal teknologi dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat seperti orang luar, namun secara mata pencaharian mereka belum dapat beradaptasi sehingga mereka menjadi masyarakat yang miskin dan lemah secara kehidupan atau gagal bertransformasi secara social hal ini tentunya akan menjadi sebuah permasalahan dimana gejala-gejala social saat ini telah terlihat. Terdapat warga suku anak dalam yang melakukan perbuatan kriminal seperti pencurian, kejahatan seksual, dan penculikan hal ini jelas terpampang nyata dan dapat dengan mudah kita akses pada berita-berita.
Gejala social ini tentu membuat kita semakin miris dimana kejahatan tentu erat kairtan nya dengan kemiskinan dan lemahnya kehidupan seseorang dimana hal ini selaras dengan pendapat Aristoteles dimana ia mengatakan bahwasanya salah satu sumber dari kejahatan adalah kemiskinana. Ini merupakan efek domino yang ditimbulkan akibat kemiskinan yang di alami oleh suku anak dalam dimana kemiskinan dapat menyebabkan permasalahan-permasalahan pada suku anak dalam maupun masyarakat pada umumnya.
Adapun efek domino yang dapat terjadi yaitu kelaparan, kebodohan, hingga pada akhirnya dapat menyebabkan Tindakan kriminal. Dengan kata lain gejal sosial yang telah terjadi saat ini merupakan afek domino yang dihasilkan dari gagalnya transformasi sosial yang dilakukan oleh suku anak dalam. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Tentu pertanyaan ini yang akan keluar dari setiap kepala kita. Transformasi sosial yang gagal ini tidak dapat kita abaikna begitu saja dan pertanyaan diaats harus kita jawab segera, salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah bekerjasama antar multi pihak baik itu pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat serta memandang permasalahan ini sebagai permasaslahan Bersama dimana sektor Pendidikan menjadi salah satu kunci yang perlu di sentuh terlebih dahulu sehingga hal ini dapat menjadi investasi jangka Panjang bagi kita dan menghentikan gejala-gejala sosial yang terjadi hari ini.